Arsip Belitong Unesco Global Geopark
- ID 15032 MKB 2023
- Збирка
- 2015-2021
Arsip Belitong Unesco Global Geopark
The Indian Ocean Tsunami Archives
Arsip Revitalisasi Situs Kota Lama Semarang Tahun 1983-2022
Situs Kota Lama adalah satuan geografik dibangun oleh Belanda pada abad ke-17 setelah Mataram menyerahkan pelabuhan Semarang kepada VOC, dimana dulunya kota benteng (Oudestad) merupakan Europeschebuurt atau tempat tinggal orang Eropa. Situs ini merupakan bekas area berbenteng yang dibangun oleh VOC (Vereenigde Oost-indische Compagnie) pada tahun yang sama Ketika terjadinya Geger Pecinan yaitu pada tahun 1741.
Kota Lama Semarang merupakan kota yang sering mendapat sorotan sebagai salah satu aset pusaka. Situs Kota Lama Semarang merupakan peninggalan penjajahan belanda yang mendapat julukan sebagai Little Netherland. Kawasan ini dinamai Kota Lama karena bangunan-bangunan di wilayah tersebut memiliki gaya arsitektur zaman dulu. Sejarah pembangunan dan pengembangan kota lama Semarang begitu penting untuk diketahui masyarakat mengingat bangunan kota lama merupakan situs peninggalan di era kolonial. Begitu pentingnya sejarah tersebut untuk diketahui oleh masyarakat maka Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang melakukan akuisisi arsip revitalisasi situs kota lama Semarang. Arsip di dapatkan dari Pemerintah Kota Semarang dan BPK2L (Badan Pengelola Kawasan Kota Lama Semarang).
Arsip Dewan Perancang Nasional dan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1958-1969
Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional karya Dewan Perancang Nasional (DEPERNAS), yang disusun secara sistematis, universal, dan komprehensif dengan nilai-nilai anti
imperialisme, kolonialisme untuk menuju bangsa merdeka yang berdikari. Arsip PPNSB disusun menjadi 17 Jilid, 8 Buku, dan 1945 paragraf yang melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.
Arsip Pembangunan Nasional Semesta Berencana menjadi tonggak awal Indonesia memiliki pola pembangunan yang sistematis dan terencana antara pusat dan daerah. Dokumen tersebut menjadi pedoman pembangunan masa peralihan yang bersifat
menyeluruh untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur guna memenuhi amanat penderitaan rakyat. Pada sektor ekonomi, pedoman ini menjadi dasar bagi pembebasan rakyat dari pengaruh kolonialisme dan imperialisme, serta meletakkan dasar bagi industri industri yang perlu dikelola oleh negara. Pedoman ini kemudian disahkan melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor I dan II /MPRS/1960.
Gejolak politik di dalam negeri setelah kedaulatan Indonesia diakui oleh Belanda, belum sepenuhnya sistem kelembagaan dan aspek-aspek yudisial langsung begitu saja diberlakukan/diterapkan. Indonesia masih harus menjalani transisi bidang politik dan
hukum tidak saja untuk kepentingan nasional bahkan terhadap hukum internasional yang berlaku saat itu. Namun itu tidak menyurutkan langkah “Pioneer Aviation Corp. N.V.” untuk mendapatkan peluang dan kesempatan dalam dunia bisnis penerbangan di Indonesia.
Liku-liku dalam investasi dan negosiasi atas per-undangan dan jaminan dunia usaha cukup berat dilakukan pada saat itu. dr. A.K. Gani dan beberapa koleganya yang visioner lainnya mencoba memulai berinvestasi di bidang transportasi udara atau penerbangan, ternyata mempunyai pandangan lain bahwa iklim investasi, kepercayaan dunia internasional dan pengakuan kepada Republik Indonesia pada masa itu, dapat ditingkatkan melalui jalur penerbangan komersil yang saat itu masih menjadi “Bisnis Teknologi Transportasi” ekslusif dan terbatas. Meskipun belum dianggap berhasil mendapatkan pengakuan dan legalitas secara terbuka, setidaknya “Pioneer Aviation Corp. N.V.” telah menjadi perintis penerbangan komersil swasta di Indonesia hingga saat ini.
Khazanah Arsip dr. A.K. Gani “Pioneer Aviation Corp. N.V.” Perintis Penerbangan Swasta di Indonesia (1951 sampai dengan 1957) tersimpan di Museum dr. A.K.Gani Palembang dalam bentuk tektual, photo dan telah di Digitalisasi, yang menggambarkan perubahan bisnis transportasi udara di Indonesia.
Arsip Kesenian Tari Khas Mangkunegaran Tahun 1861 – 1944
Arsip Studiefonds Mangkunegaran (1912-1941)
Dewan Konstituante Republik Indonesia (DKRI), hasil Pemilu 1955 dengan 541 anggota dari berbagai partai politik, bertugas menyusun konstitusi baru menggantikan UUDS 1950. Berkantor di Bandung sejak November 1956, DKRI gagal menyelesaikan tugasnya hingga Presiden Soekarno membubarkannya melalui Dekrit 5 Juli 1959. Dekrit tersebut menetapkan UUD 1945 kembali berlaku dan UUD Sementara dinyatakan tidak berlaku. Arsip DKRI, termasuk buku keanggotaan dan aktivitas yang diselamatkan oleh warga di Jawa Timur, kini diregistrasikan dalam program MKB. Arsip ini penting untuk memahami dinamika politik dan ideologis masa itu, serta memberikan inspirasi bagi penelitian ilmiah di masa depan