Menampilkan 50 hasil

Rechtshoogeschool (RHS), perguruan tinggi hukum pertama di Indonesia, didirikan pada 28 Oktober 1924 di Batavia oleh Gubernur Jenderal Dirk Fock. Lembaga ini membuka pintunya bagi semua bangsa dan berperan penting dalam pergerakan sosial-budaya Indonesia, termasuk menginspirasi Sumpah Pemuda. Catatan penting RHS, Dagboek, terdiri dari dua jilid (1925-1938 dan 1939-1953), mencatat perjalanan akademik mahasiswa, profesor, serta dinamika ujian. Beberapa profesor dan lulusan RHS menjadi tokoh penting, seperti Mohammad Yamin, Amir Sjarifuddin, dan Yap Thiam Hien, dengan total dua belas alumninya dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Jilid II juga mencatat dampak Pendudukan Jepang dan transisi RHS menjadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menandai kesinambungan kontribusi lembaga ini bagi perkembangan hukum dan bangsa.

Dewan Konstituante Republik Indonesia (DKRI), hasil Pemilu 1955 dengan 541 anggota dari berbagai partai politik, bertugas menyusun konstitusi baru menggantikan UUDS 1950. Berkantor di Bandung sejak November 1956, DKRI gagal menyelesaikan tugasnya hingga Presiden Soekarno membubarkannya melalui Dekrit 5 Juli 1959. Dekrit tersebut menetapkan UUD 1945 kembali berlaku dan UUD Sementara dinyatakan tidak berlaku. Arsip DKRI, termasuk buku keanggotaan dan aktivitas yang diselamatkan oleh warga di Jawa Timur, kini diregistrasikan dalam program MKB. Arsip ini penting untuk memahami dinamika politik dan ideologis masa itu, serta memberikan inspirasi bagi penelitian ilmiah di masa depan

Taman Nasional Baluran (TNB), dikenal sebagai “Africa van Java,” merupakan kawasan konservasi tertua di Indonesia yang kaya akan flora dan fauna langka, seperti banteng Jawa, kerbau liar, macan tutul Jawa, dan berbagai spesies burung. Berdiri sejak masa kolonial Belanda, statusnya mengalami beberapa perubahan hingga ditetapkan sebagai taman nasional pada tahun 1980 dan sebagai cagar biosfer dunia oleh UNESCO pada 2016. Salah satu tantangan di TNB adalah persaingan antara banteng Jawa dan kerbau liar, yang mempengaruhi populasi banteng Jawa akibat perebutan ruang, pakan, dan sumber air. Untuk mengatasinya, program Penjarangan Kerbau Liar (PKL) dilakukan, melibatkan berbagai pihak dan mendistribusikan hasil tangkapan ke institusi penelitian dan pengembangan. Arsip program ini mencatat inovasi penting dalam sejarah konservasi di Indonesia, menunjukkan komitmen negara dalam menjaga keseimbangan ekosistem

https://mowid.anri.go.id/index.php/archival-resources-of-the-formation-of-association-of-southeast-asian-nations-asean

Temulawak (Javanese tumeric) sejak dulu dikenal oleh banyak etnis Indonesia. Berdasarkan data Riset Tumbuhan Obat dan Jamu (RISTOJA) menunjukkan dari 405 etnis sampel, 389 etnis menggunakan Temulawak dalam ramuannya dan sebanyak 69 spesiemen arsip herbarium Temulawak berhasil terdokumentasi. Temulawak dikenal sejak sekitar tahun 1001 di Bali sebagai sesaji dan kesehatan. Penjelasannya juga dapat ditemukan pada buku Pharmacopeae Bruxellensis di Eropa (1641) dan buku kuno Indonesia.
Pada Hari Kesehatan Nasional 2023, Temulawak ditetapkan sebagai tanaman obat Indonesia unggulan oleh Wakil Presiden RI, sedangkan Jamu telah diakui sebagai warisan dunia tak benda oleh UNESCO. Sebanyak 2.977 produk mengandung Temulawak. Bahkan komponen terbanyak dari jamu saintifik adalah Temulawak. Peneliti luar negeri juga tertarik melakukan riset Temulawak Indonesia. Media publikasi internasional menunjukkan bahwa Temulawak dikenal di dunia dan berasal dari Indonesia.
Jika arsip ini tidak dicatat sebagai MKB, maka catatan budaya Indonesia mengenai Temulawak sebagai bagian dari budaya Indonesia dapat punah, dan pada akhirnya Indonesia tidak dikenal sebagai bangsa yang memiliki warisan nilai kemanusiaan terutama dalam hal kesehatan. Arsip Temulawak ini penting untuk diingat bangsa, agar bangsa ini gigih untuk mempertahankan warisan dan arsip ini memberikan kekuatan legal untuk mempertahankan warisan hak milik kekayaan Indonesia.

Gejolak politik di dalam negeri setelah kedaulatan Indonesia diakui oleh Belanda, belum sepenuhnya sistem kelembagaan dan aspek-aspek yudisial langsung begitu saja diberlakukan/diterapkan. Indonesia masih harus menjalani transisi bidang politik dan
hukum tidak saja untuk kepentingan nasional bahkan terhadap hukum internasional yang berlaku saat itu. Namun itu tidak menyurutkan langkah “Pioneer Aviation Corp. N.V.” untuk mendapatkan peluang dan kesempatan dalam dunia bisnis penerbangan di Indonesia.
Liku-liku dalam investasi dan negosiasi atas per-undangan dan jaminan dunia usaha cukup berat dilakukan pada saat itu. dr. A.K. Gani dan beberapa koleganya yang visioner lainnya mencoba memulai berinvestasi di bidang transportasi udara atau penerbangan, ternyata mempunyai pandangan lain bahwa iklim investasi, kepercayaan dunia internasional dan pengakuan kepada Republik Indonesia pada masa itu, dapat ditingkatkan melalui jalur penerbangan komersil yang saat itu masih menjadi “Bisnis Teknologi Transportasi” ekslusif dan terbatas. Meskipun belum dianggap berhasil mendapatkan pengakuan dan legalitas secara terbuka, setidaknya “Pioneer Aviation Corp. N.V.” telah menjadi perintis penerbangan komersil swasta di Indonesia hingga saat ini.
Khazanah Arsip dr. A.K. Gani “Pioneer Aviation Corp. N.V.” Perintis Penerbangan Swasta di Indonesia (1951 sampai dengan 1957) tersimpan di Museum dr. A.K.Gani Palembang dalam bentuk tektual, photo dan telah di Digitalisasi, yang menggambarkan perubahan bisnis transportasi udara di Indonesia.